Dorong CSR untuk Pembangunan Kesehatan di Sintang

Heri Mustari, Sintang
Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggungjawab sosial perusahaan bukan hal yang asing meskipun konsep itu berasal dari luar. Ketersediaan dana dari perusahaan yang beroperasi di suatu wilayah diharapkan bisa terarah penggunaannya sehingga mendukung upaya pembangunan berkelanjutan.
Ketua Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kabupaten Sintang, Endang Kusmiyati mengatakan bisa saja CSR dari perusahaan yang beroperasi di Sintang diarahkan untuk mendukung pembangunan kesehatan.
“Namun jangan menjadi program karikatif, artinya manfaat nyata bagi pembangunan berkelanjutan bidang kesehatan di Sintang tidak terpenuhi,” kata dia.
Ia mencontohkan ketika ada perusahaan yang berupaya menjalankan peran CSR mereka terhadap masyarakat yang ada di Sintang melalui program pengobatan atau pemeriksaan kesehatan gratis, sementara semua sudah tahu sejak setahun terakhir pemerintah daerah sudah menyelenggarakan program jaminan kesehatan daerah (Jamkesda).
“Selain itu sejak lama sudah ada Jamkesmas, jadi untuk apa, toh hari-hari masyarakat sudah bisa datang ke unit kesehatan milik pemerintah tanpa harus mengeluarkan uang,” jelasnya.
Artinya kata dia, program CSR yang dirancang perusahaan itu meskipun ada hasil namun masih bisa dikatakan sia-sia ketika masyarakat sudah bisa mengakses pengobatan atau pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya dan tentunya bertolak belakang dengan prinsip CSR yang sejatinya bisa mendukung pembangunan berkelanjutan di daerah.
“Makanya saya kira pemerintah bisa menkonsolidasikan ini untuk mendukung pembangunan kesehatan,” ujarnya.
Namun ia memberikan catatan mengkonsolidasikan dana CSR yang ada di perusahaan bukan berarti pemerintah menjadi pengumpul dana CSR dan masuk dalam sumbangan pihak ketiga yang bertentangan dengan semangat UU Pajak dan Retribusi Daerah.
“Tapi semata hanya mengkoordinasikan dengan perusahaan, kegiatan kesehatan mana yang bisa jadi sasaran CSR perusahaan,” tukasnya.
Untuk itu, kata dia, tidak hanya perusahaan yang harus proaktif, tetapi pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan juga mesti proaktif untuk mencari peluang CSR perusahaan yang bisa mendukung pembangunan kesehatan di Kabupaten Sintang dalam upaya menyiasati minimnya anggaran daerah yang teralokasi untuk pembangunan kesehatan.
“Instansi terkait juga mesti kreatif mencari peluang itu, petakan potensi perusahaan, dimana wilayah operasionalnya, tanyakan apa ada dana CSR yang bisa dialokasikan untuk mendukung pembangunan kesehatan daerah, mana kegiatan yang harusnya jadi prioritas tapi kurang mendapatkan dukungan anggaran,” ucapnya.
Ia mencontohkan, program yang bisa dilakukan diantaranya adalah membantu pelajar yang mengalami hambatan penglihatan sehingga harus berkacamata tetapi tidak punya kemampuan keuangan untuk memperoleh kacamata yang diharapkan.
“Kalau perusahaan berharap CSR mereka bisa terpublikasi dengan baik melalui media, justru program yang lebih sensitif kemanusiaan akan menjadi hal yang sangat menarik ketimbang mereka mengadakan pengobatan atau pemeriksaan kesehatan gratis,” jelasnya.
Selain itu dalam menangani kasus gizi buruk di Sintang, sebenarnya perusahaan bisa mengambil peran yang cukup strategis untuk mengatasi masalah kesehatan itu apalagi saat ini Sintang termasuk salah satu kabupaten dengan angka gizi buruk yang tidak sedikit.
“Miris ketika di suatu kawasan ada perusahaan yang sudah operasional dan mendapatkan keuntungan yang tidak sedikit sementara disekitarnya masih ditemukan kasus gizi buruk,” tukasnya.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, Marcus Gatot Budi Prihono mengatakan sejauh ini instansinya belum ada program kearah pemanfaatan CSR perusahaan untuk mendukung pembangunan kesehatan di Sintang.
“Tapi itu ide bagus, saya juga pernah kurang sepaham ketika ada perusahaan yang mengadakan pengobatan dan pemeriksaan kesehatan gratis sementara kita sudah menyelenggarkan program kesehatan gratis untuk warga kurang mampu baik melalui Jamkesda maupun Jamkesmas,” kata dia.
Senada disampaikan kepala Pusat Penataalaksanaan Gizi Buruk (PPGB) Kabupaten Sintang, Adi Sulistyanto mengakui selama ini upaya penanggulangan masalah gizi buruk di Sintang masih dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah.
“Sebenarnya sangat bagus ketika ada perusahaan yang bisa membantu kita, paling tidak di sekitar wilayah kerja mereka dalam upaya menanggulangi masalah gizi buruk,” ujarnya. (*)

Comments