Akibat kurang tak digarap, pemilih pemula sering dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu. Penyebabnya, informasi yang diperoleh terkadang hanya merupakan informasi yang berada dipermukaan, bukan substansi dari pelaksanaan pertarungan demokrasi sehingga pengetahuan para pemilih pemula menjadi dangkal.
Ketua Forum Mahasiswa Kota, Kamaruddin mengatakan pemilih pemula adalah potensi bangsa yang natiny akan meneruskan tampuk kepemimpinan di negeri ini. “Mereka adalah aset bangsa dan punya hak iuntuk mendapatkan informasi yang benar tentang setiap tahapan pelaksanaan Pilwako,” ujarnya.
Dikatakan Udin—sapaan akrab Kamaruddin, penyampaian informasi melalui berbagai media untuk kalangan pemilih pemula merupakan sebuah keharusan untuk wilayah Kota Pontianak. Sebab kota ini merupakan barometer pelaksanaan demokrasi. “Pemilih pemula yang mendapatkan informasi yang benar, tidak akan mudah dimanfaatkan untuk kepentingan politik sesaat,” tukasnya.
Dengan adanya pendidikan pemilih pemula, lanjut Udin, para pemilih diharapkan lebih paham tentang persoalan politik dan sekaligus meningkatkan tingkat melek politik masyarakat Kota Pontianak. “Pendidikan pemilih pemula sejak dini mesti intensif bukan hanya oleh KPUD, namun juga semua stakeholder baik itu oleh organisasi masyarakat maupun organisasi politik,” terangnya.
Aktivis sosial, M Lutharif mengatakan pendidikan pemilih merupakan keharusan dan jadi tanggungjawab semua pihak dengan tujuan agar tingkat pemahaman masyarakat terhadap persoalan politik meningkat. “Saya pikir ini ini harus terus dilakukan karena bagaimanapun pendidikan pemilih merupakan agenda penting dalam sebuah proses demokrasi,” ujarnya.
Menurut Lutharif, keberadaan pemilih pemula pada pelaksanaan pemilu 2004 ternyata sungguh signifikan sehingga memiliki posisi sangat strategis dan penting. Dari data yang ada, total jumlah pemilih Indonesia mencapai 147,219 juta jiwa, sekitar 50.054.460 juta adalah pemilih pemula. “Cukup rasional jika partai atau para kandidiat melirik para pemilih pemula,” tukas mantan Sekjend Solmadapar ini.
Dalam pendidikan pemilih pemula, menurut Lutharif akan lebih baik jika organisasi kepemudaan atau organisasi masyarakat yang konsen terhadap persoalan ini memberikan pendidikan politik kepada pemilih pemula. Langkah ini dapat mengubah kebiasaan partai politik sekarang seperti mobilisasi massa yang selama ini menjadi jargon utama parpol atau kandidat dalam Pilkada.
“Disamping itu juga, pemilih pemula dapat diberikan pemahaman untuk menolak pemberian uang yang diiringi dengan penolakan mereka terhadap parpol atau kandidat yang bersangkutan,” jelasnya.
Hal-hal seperti itu, kata Lutharif dalam upaya untuk membangun kesadaran politik yang lebih santun dan mengedepankan aspek rasionalitas pemilih. Sehingga kedepannya, sebuah proses demokrasi akan terwujud bukan atas dasar simbol atau kelompok melainkan atas penilaian wajar dan objektif terhadap siapa yang akan memimpin mereka.
“Pendidikan pemilih pemula ditujukan untuk menjadikan pemilih itu kritis terhadap pilihan dan lebih matang dalam berpikir, bukan memilih atas dasar emosional,” ujarnya.
Dikatakan Lutharif, pendidikan pemilih bagi pemilih pemula mutlak dilakukan, selain kerumitan proses pemungutan suara, para pemilih juga diharapkan lebih cerdas. Hasil Pilwako yang diharapkan mampu merubah wajah Kota Pontianak akan sangat bergantung kepada kecerdasan para pemilih. Meskipun pemilih bersikap rasional, yang berkuasa tetap saja golongan elit tertentu yang kekuasaannya berpindah dari satu elit ke tangan elit yang lain. Tapi rasionalitas pemilih akan menjadi tekanan bagi para elit politik untuk berbuat yang terbaik bagi rakyat.
“Wali Kota terpilih akan berpikir panjang dalam membuat sebuah kebijakan yang menyangkut rakyat jika warganya cerdas secara politik. Tentunya kebijakan yang dihasilkan akan lebih memihak kepada rakyat bukan kelompok tertentu,” kata Lutharif. (heri mustari/habis)
Comments