Kemiskinan telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Kalbar. Negeri yang dilintasi garis khatulistiwa ini merupakan provinsi ke-4 termiskin di
Telah banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki taraf hidup itu melalui program dibuat. Namun sayang lebih banyak pada program yang memanjakan dan malah memelihara kemiskinan. Padahal kalau diterapkan pola ‘memberi pancing’ bukan ‘memberi ikan’, tentu akan ada perubahan perbaikan kesejahteraan yang tampak.
Sebut saja, program Inpres Desa Tertinggal (IDT), Beras Miskin (Raskin), Jaring Pengaman Sosial (JPS), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Asuransi Kesehatan untuk orang miskin (Askeskin) dan entah program apalagi yang membawa jargon pengentasan kemiskinan. Alhasil, kemiskinan tetap menjadi-jadi, sementara mereka yang kaya malah tambah kaya.
Aktivis sosial, M Lutharif kepada Equator mengatakan banyak hal yang harus dijadikan prioritas pemerintah, salah satunya mengoptimalkan kemampuan berbagai sektor usaha yang ada sehingga masyarakat menjadi berdaya. Pemilik modal dalam negeri maupun asing harus didukung namun mereka harus punya kewajiban untuk melakukan peningkatan sumber daya manusia di sekitar tempat usahanya.
“Saya kira selama ini ekonomi yang dibangun adalah ekonomi semu. Saat kayu banyak, ternyata dapat menyerap banyak tenaga kerja. Namun ketika kayu runtuh, banyak yang menganggur. Selain itu, industri tersebut banyak menyisakan permasalahan diantaranya kerusakan alam, sosial budaya masyarakat dan juga menjadi faktor meningkatkan tindak kriminal,” tukasnya.
Dikatakan Lutharif, belajar dari ambruknya industri perkayuan, dalam membuat rancang bangun perekonomian, pemerintah terutama pemerintah daerah di era otonomi sekarang ini wajib membuat langkah strategis jangka panjang agar tidak mengalami hal yang sama dengan industri perkayuan. “Itu pengalaman berharga bagi kita semua,” ujarnya.
Kemiskinan yang terjadi juga terkait minimnya akses informasi karena informasi pembangunan itu hanya untuk konsumsi segelintir orang. Informasi tersebut bisa apa saja, ada soal kebijakan pemerintah yang wajib diketahui masyarakat, soal proyek pembangunan yang masuk di wilayah masyarakat maupun informasi akses permodalan yang ada sebagai penopang ekonomi kerakyatan.
Menurut Lutharif, dengan telah disahkannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), maka langkah awal agar lebih transparan soal informasi. Terutama yang menyangkut kebijakan dan diharapkan semua bentuk kebijakan bisa pro rakyat.
Survei Ekonomi Nasional (Susenas) 2007 oleh BPS, jumlah penduduk miskin Kalbar berkurang dari 629.900 jiwa menjadi 584.300 jiwa, atau 12,91 persen dari total penduduk Kalbar saat itu. Garis kemiskinan, di desa dan
Hasil Susenas juga menunjukkan Maret 2007, Indeks Kedalaman Kemiskinan untuk perkotaan 2,00 sedangkan pedesaan 1,70. Sementara untuk Indeks Keparahan Kemiskinan di perkotaan di bulan sama 0,49 dan pedesaan 0,38. Namun angka itu menurun dibanding Juli 2005. Indeks Kedalaman Kemiskinan di perkotaan dan pedesaan masing-masing 2,87 dan 2,28 serta Indeks Keparahan Kemiskinan 0,82 dan 0,58.
“Penurunan nilai kedua indeks itu mengindikasikan rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan. Meski angka yang ditunjukkan memperlihatkan ada peningkatan dalam perbaikan ekonomi masyarakat secara umum, namun Kalbar tetap menjadi provinsi yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak di
Yang dibutuhkan sekarang, menurut Lutharif adalah komitmen bersama mengentaskan kemiskinan. Hal itu tidak bisa jalan sendiri-sendiri dan harus ada upaya nyata dari berbagai pihak untuk membawa rakyat Kalbar menuju sejahtera.
“Pemberantasan korupsi harus jadi isu utama untuk memperkecil kebocoran anggaran terutama yang berkaitan dengan sektor publik. Yang terpenting lagi adalah komitmen bersama untuk membangun daerah dan membawa Kalbar menjadi sejahtera,” pungkas Lutharif. (heri mustari/bersambung)
Comments