Tujuan pemekaran adalah pendekatan pelayanan kepada masyarakat. Ini yang harus menjadi prioritas setelah pemekaran berhasil diwujudkan. Jalan panjang yang telah dilalui hingga terbentuknya Kabupaten Kubu Raya (KKR) haruslah menjadi semangat bersama untuk segera mewujudkan penyelesaian berbagai persoalan yang menyangkut hajat hidup masyarakat.
Wilayah Kubu Raya yang merupakan salah satu daerah administratif swapraja dari Kabupaten Pontianak tempo dulu mengalami banyak perubahan. Kawasan selatan Kabupaten Pontianak seluas 6.985,20 kilometer persegi ini dengan 9 kecamatan, 101 desa, dan 370 dusun, ini memiliki potensi spesifik di tiap kecamatan.
Berdasarkan data statistik Kabupaten Pontianak, pada tahun 2006 jumlah total penduduk KKR 480.938 jiwa atau rata-rata kepadatan penduduknya adalah 68,85 jiwa per kilometer persegi.
Penunjukan Penjabat (Pj) Bupati haruslah diikuti dengan pembenahan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat terutama yang menyangkut hak-hak dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan. Hal ini harus berjalan secara berkesinambungan sehingga siapa pun pemimpin berikutnya yang akan menjalankan roda pemerintahan ke depan akan memerhatikan beberapa persoalan mendasar tersebut.
Dewan Komite Pemuda dan Mahasiswa Kabupaten Kubu Raya (KPMKKR), M Syuaib MS mengatakan persoalan utama yang harus segera dirampungkan oleh Pj Bupati adalah masalah Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SOPD). Karena bagaimanapun hal tersebut nantinya yang akan berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat. “KKR ini memulai dari nol. Saya kira untuk SOPD walaupun telah dibentuk formasinya, haruslah disegerakan. Karena salah satu tujuan pemekaran adalah soal peningkatan pelayanan,” ujarnya.
Selain itu, lanjutnya, untuk menentukan perkantoran terutama instansi teknis diharapkan agar memerhatikan potensi kecamatan. Misalnya wilayah Kecamatan Kakap dan sekitarnya. Sebagai daerah perikanan hendaknya Dinas Perikanan dan Kelautan ditempatkan di
Persoalan lain dikatakan Syuaib peran serta masyarakat dalam tiap proses pembangunan mesti ditingkatkan. Setiap proses pembangunan haruslah melibatkan masyarakat. “Kalau hanya pemerintah yang menetapkan proses pembangunan tentunya tak akan bisa mengakomodasi keinginan masyarakat. Pj Bupati juga diharapkan tidak segan untuk menerima segala masukan yang diberikan masyarakat,” tukasnya.
Hal lain yang menjadi prioritas ke depan menurutnya adalah soal infrastruktur terutama jalan. Sebagaimana diketahui, Panjang jalan raya di wilayah KKR baru mencapai 1.181 kilometer, sementara jarak dari tiap ibukota kecamatan ke kota kabupaten berkisar 15 kilometer minus Kecamatan Batu Ampar, Kubu, dan Terentang yang berjarak cukup jauh lantaran belum tersedianya sarana transportasi darat yang memadai.
“Ini penting karena bagaimanapun peningkatan sarana transportasi terutama jalan akan mempermudah akses angkutan barang dan jasa,” ujarnya.
Sementara, untuk persoalan kesehatan yang harus diperhatikan, jelas Syuaib adalah persoalan minimnya fasilitas kesehatan dan tenaga medis jika dibandingkan dengan komposisi jumlah penduduk. Rumah Sakit Umum Daerah perlu segera diwujudkan walaupun akses cukup dekat ke Rumah Sakit Umum Provinsi. Data yang ada menunjukkan jumlah fasilitas kesehatan di wilayah KKR hanya 18 unit dengan 139 tenaga medis. “Kesehatan adalah kebutuhan dasar masyarakat. Oleh karena itu kita harapkan masalah ini dapat segera terpenuhi. Paling tidak ada tenaga medis yang siap menetap pada tiap desa, sehingga upaya kesehatan masyarakat berbasis pedesaan dapat terwujud,” timpalnya.
Untuk bidang pendidikan, kata dia, sementara berdasarkan data statistik, di wilayah KKR telah tersedia 398 unit SD/MI, 94 unit SLTP/Mts dan 36 unit SLTA/MA negeri dan swasta. Namun hal itu masih belum memadai untuk sebuah kabupaten dengan jumlah penduduk yang cukup besar.
“Saya kira ini juga harus jadi prioritas untuk ditingkatkan demi menunjang kualitas sumber daya manusia yang akan menggerakkan roda perekonomian KKR. Selain jumlah juga kualitas sarana pendidikan. Untuk perguruan tinggi saya kira akses lebih dekat dengan ibukota provinsi,” paparnya.
Sektor ekonomi sendiri dikatakannya untuk masyarakat KKR lebih dominan bergerak di sektor swasta seperti pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan industri. Sektor pertanian sendiri seperti padi dan palawija telah menujang perekonomian masyarakat sejak lama, begitu juga dengan perikanan dan perkebunan. Apalagi untuk wilayah KKR beberapa kecamatan telah masuk dalam wilayah program revitalisasi pertanian dan perkebunan melalui program kawasan usaha agribisnis terpadu (KUAT) “Ada baiknya dilakukan semacam identifikasi potensi tiap kecamatan sehingga nantinya akan muncul produk unggulan dari kecamatan tersebut. Pemerintah punya andil besar dalam melakukan pembinaan dan membuka peluang pasar selain dari investasi besar yang tentunya juga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (her/habis)
Comments