Enam Kecamatan Rawan Gizi
Pontianak, Equator
Untuk meningkatkan status gizi masyarakat, khususnya ibu dan anak balita, dinas Kesehatan Kabupaten Pontianak dengan visinya Kabupaten Pontianak Sehat 2008 berusaha semaksimal mungkin melayani masyarakat.
Masih dalam hasil penelitian JARI Orwil Borneo Barat, Menurut Hasan Basri, ada beberapa indikator yang menjadi prioritas utama untuk melayani masyarakat. Antara lain, peningkatan derajat kesehatan, perilaku masyarakat, kesehatan lingkungan dan pelayanan kesehatan, termasuk sumber daya kesehatan.
Target peningkatan derajat kesehatan masyarakat ditandai dengan, menurunnya angka kesakitan atau kematian bayi, balita, ibu hamil, ibu bersalin dan ibu melahirkan. ”Meningkatnya angka kelahiran bayi, meningkatnya umur harapan hidup. Selain itu juga meningkatnya status gizi dan menurunnya angka kesakitan,” kata Hasan.
Untuk melihat sampai sejauh mana komitmen pemerintah Kabupaten Pontianak terhadap pemenuhan hak dasar warganya, khusus ibu dan anak di bidang kesehatan, maka dalam penelitian tersebut hanya memotret anggaran untuk peningkatan status gizi bagi ibu dan balita.
Dijelaskan Hasan, dalam profil kesehatan yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Kabupaten Pontianak, status gizi ibu dan anak merupakan indikator untuk menilai status kesehatan masyarakat. Status gizi masyarakat digambarkan dalam empat aspek, yaitu, kurang energi protein (KEP). Suatu daerah dinyatakan termasuk rawan gizi apabila diketahui KEP totalnya kurang dari 15 persen. ”Berdasarkan hasil pemantauan status gizi tahun 2006, KEP Kabupaten Pontianak total 10,65 persen. Di Kabupaten Pontianak ada enam kecamatan yang masuk dalam kategori rawan gizi,” jelasnya.
Indikator lain yaitu kekurangan vitamin A. Tujuan utama penanggulangan kekurangan vitamin A adalah untuk menurunkan prevalensi zeropthalma sampai 0,1 persen. Cakupan balita yang dapat vitamin A, dua kali setahun di Kabupaten Pontianak pada tahun 2006 untuk bayi sebesar 57,25 persen dan balita sebesar 81,88 persen. ”Bila dibandingkan tahun 2005, terjadi penurunan yang disebabkan oleh kurang tersediannya vitamin A dosis tinggi,” terangnya.
Gangguan Akibat Yodium (GAKY) juga menjadi indikator. Tujuan utama program GAKY adalah untuk menurunkan angka gondok total (Total Goitor Rate/TGR) dan angka Gondok Nyata (Visible Goiter Rate/VGR) serta pencegahan timbulnya kasus kretin pada bayi baru lahir di daerah endemik sedang dan berat melalui program jangka panjang yaitu yodinisasi garam untuk seluruh masyarakat. Selain itu juga indikator berikutnya adalah anemia gizi. Cakupan distribusi tablet besi pada ibu hamil tahun 2006 di Kabupaten Pontianak adalah sebagai berikut, Fe 1 sama dengan 80,63 persen dan Fe 3 sama dengan 80,30 persen. ”Cakupan ini lebih rendah dari hasil cakupan tahun 2005, yaitu untuk Fe 1 sama dengan 80,45 persen dan Fe 3 sama dengan 73,32 persen,” tandasnya.
Lebih lanjut dikatakan Hasan, mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pembangunan bidang kesehatan, beberapa akesimpulan yang dapat ditarik di antaranya adalah, untuk mengukur komitmen pemerintah daerah dalam mencegah kematian ibu hamil dan kematian anak, maka untuk mencapai target yang ditetapkan oleh Pemkab Pontianak tersebar ke dalam program. ”Namun demikian, target-target yang tertuang dalam rencana kerja dinas itu tidak sepenuhnya dapat dicapai,” paparnya.
Kemudian, target pemerintah daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan ternyata tidak cukup dialokasikan dalam anggaran. Untuk anggaran peningkatan status gizi ibu hamil yang kemungkinan dapat diterima langsung oleh para ibu hamil hanya Rp 630.741 per ibu hamil pertahun, sementara bantuan untuk peningkatan gizi balita hanya Rp 1,715 juta per balita pertahun.
Total anggaran dinas kesehatan kabupaten Pontianak sendiri pada tahun 2007 sebelum terjadi perubahan sebesar Rp 40,019 miliar atau sekitar 6,52 persen dari total APBD Kabupaten Pontianak tahun 2007, dengan rincian belanja tidak langsung (belanja pegawai) Rp 18,708 miliar, belanja langsung Rp 21,311 miliar, belanja pegawai Rp 2,035 miliar, belanja barang dan jasa Rp 5,245 miliar dan belanja modal Rp 14,030 miliar. ”Untuk belanja langsung hanya sekitar 3,47 persen dari total APBD 2007,” ujarnya.
Dari dokumen yang ada dengan jumlah anggaran belanja langsung yang sangat minim tersebut, lanjut Hasan, ternyata banyak program yang seharusnya bersentuhan langsung guna meningkatkan status ibu dan anak seperti KEP, kekurangan vitamin A, GAKY, dan Anemia Gizi, tidak tercantum dalam program pemerintah di tahun 2007. “Sementara fakta di lapangan, ternyata masih banyak ibu-ibu dan anak balita yang masih mengalami gizi buruk. Bahkan di salah satu desa, tidak pernah di kunjungi sama sekali oleh petugas dari dinas kesehatan, baik itu kunjungan untuk memberikan penyuluhan tentang kesehatan maupun pembagian tablet untuk ibu dan anak guna meningkatkan status gizi mereka. Sehingga warga di desa ini sangat miskin informasi tentang kesehatan,” bebernya.
Lebih lanjut dikatakannya, di sisi lain, keberadaan Puskesmas yang merupakan sarana penunjang kesehatan paling dekat dengan warga banyak yang tidak berfungsi, seperti pengakuan banyak warga. Salah satunya Puskesmas pembantu di desa Pasak, Parit Timur Kecamatan Ambawang kosong dan tidak berfungsi.
Pada tahun 2005 Anggota DPRD Kabupaten Pontianak pernah melakukan kunjungan ke puskesmas tersebut. Pascakunjungan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pontianak langsung mendatangkan tenaga medis agar puskesmas tersebut berfungsi untuk melayani masyarakat sekitar. “Namun aktivitas Puskesmas tersebut hanya berjalan sekitar tiga bulan, setelah itu sampai tahun 2007, Puskesmas tersebut kembali kosong, tidak ada lagi tenaga medis yang bekerja. Halaman puskesmas tersebut kini dipenuhi ilalang setinggi dada manusia dewasa,” paparnya.
Dari kasus di atas jelas Hasan, bisa dikatakan Dinas Kesehatan hanya bisa menghabiskan anggaran untuk membangun Puskesmas, tanpa perduli Puskesmas tersebut berfungsi atau tidak. “Dari potret jumlah anggaran untuk meningkatkan kesehatan dengan realitas yang terjadi di lapangan, bisa dikatakan komitmen pemerintah untuk menjadikan Kabupaten Pontianak Sehat 2008 bisa jadi hanya slogan semata,” pungkasnya. (heri mustari/habis)
Pontianak, Equator
Untuk meningkatkan status gizi masyarakat, khususnya ibu dan anak balita, dinas Kesehatan Kabupaten Pontianak dengan visinya Kabupaten Pontianak Sehat 2008 berusaha semaksimal mungkin melayani masyarakat.
Masih dalam hasil penelitian JARI Orwil Borneo Barat, Menurut Hasan Basri, ada beberapa indikator yang menjadi prioritas utama untuk melayani masyarakat. Antara lain, peningkatan derajat kesehatan, perilaku masyarakat, kesehatan lingkungan dan pelayanan kesehatan, termasuk sumber daya kesehatan.
Target peningkatan derajat kesehatan masyarakat ditandai dengan, menurunnya angka kesakitan atau kematian bayi, balita, ibu hamil, ibu bersalin dan ibu melahirkan. ”Meningkatnya angka kelahiran bayi, meningkatnya umur harapan hidup. Selain itu juga meningkatnya status gizi dan menurunnya angka kesakitan,” kata Hasan.
Untuk melihat sampai sejauh mana komitmen pemerintah Kabupaten Pontianak terhadap pemenuhan hak dasar warganya, khusus ibu dan anak di bidang kesehatan, maka dalam penelitian tersebut hanya memotret anggaran untuk peningkatan status gizi bagi ibu dan balita.
Dijelaskan Hasan, dalam profil kesehatan yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Kabupaten Pontianak, status gizi ibu dan anak merupakan indikator untuk menilai status kesehatan masyarakat. Status gizi masyarakat digambarkan dalam empat aspek, yaitu, kurang energi protein (KEP). Suatu daerah dinyatakan termasuk rawan gizi apabila diketahui KEP totalnya kurang dari 15 persen. ”Berdasarkan hasil pemantauan status gizi tahun 2006, KEP Kabupaten Pontianak total 10,65 persen. Di Kabupaten Pontianak ada enam kecamatan yang masuk dalam kategori rawan gizi,” jelasnya.
Indikator lain yaitu kekurangan vitamin A. Tujuan utama penanggulangan kekurangan vitamin A adalah untuk menurunkan prevalensi zeropthalma sampai 0,1 persen. Cakupan balita yang dapat vitamin A, dua kali setahun di Kabupaten Pontianak pada tahun 2006 untuk bayi sebesar 57,25 persen dan balita sebesar 81,88 persen. ”Bila dibandingkan tahun 2005, terjadi penurunan yang disebabkan oleh kurang tersediannya vitamin A dosis tinggi,” terangnya.
Gangguan Akibat Yodium (GAKY) juga menjadi indikator. Tujuan utama program GAKY adalah untuk menurunkan angka gondok total (Total Goitor Rate/TGR) dan angka Gondok Nyata (Visible Goiter Rate/VGR) serta pencegahan timbulnya kasus kretin pada bayi baru lahir di daerah endemik sedang dan berat melalui program jangka panjang yaitu yodinisasi garam untuk seluruh masyarakat. Selain itu juga indikator berikutnya adalah anemia gizi. Cakupan distribusi tablet besi pada ibu hamil tahun 2006 di Kabupaten Pontianak adalah sebagai berikut, Fe 1 sama dengan 80,63 persen dan Fe 3 sama dengan 80,30 persen. ”Cakupan ini lebih rendah dari hasil cakupan tahun 2005, yaitu untuk Fe 1 sama dengan 80,45 persen dan Fe 3 sama dengan 73,32 persen,” tandasnya.
Lebih lanjut dikatakan Hasan, mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pembangunan bidang kesehatan, beberapa akesimpulan yang dapat ditarik di antaranya adalah, untuk mengukur komitmen pemerintah daerah dalam mencegah kematian ibu hamil dan kematian anak, maka untuk mencapai target yang ditetapkan oleh Pemkab Pontianak tersebar ke dalam program. ”Namun demikian, target-target yang tertuang dalam rencana kerja dinas itu tidak sepenuhnya dapat dicapai,” paparnya.
Kemudian, target pemerintah daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan ternyata tidak cukup dialokasikan dalam anggaran. Untuk anggaran peningkatan status gizi ibu hamil yang kemungkinan dapat diterima langsung oleh para ibu hamil hanya Rp 630.741 per ibu hamil pertahun, sementara bantuan untuk peningkatan gizi balita hanya Rp 1,715 juta per balita pertahun.
Total anggaran dinas kesehatan kabupaten Pontianak sendiri pada tahun 2007 sebelum terjadi perubahan sebesar Rp 40,019 miliar atau sekitar 6,52 persen dari total APBD Kabupaten Pontianak tahun 2007, dengan rincian belanja tidak langsung (belanja pegawai) Rp 18,708 miliar, belanja langsung Rp 21,311 miliar, belanja pegawai Rp 2,035 miliar, belanja barang dan jasa Rp 5,245 miliar dan belanja modal Rp 14,030 miliar. ”Untuk belanja langsung hanya sekitar 3,47 persen dari total APBD 2007,” ujarnya.
Dari dokumen yang ada dengan jumlah anggaran belanja langsung yang sangat minim tersebut, lanjut Hasan, ternyata banyak program yang seharusnya bersentuhan langsung guna meningkatkan status ibu dan anak seperti KEP, kekurangan vitamin A, GAKY, dan Anemia Gizi, tidak tercantum dalam program pemerintah di tahun 2007. “Sementara fakta di lapangan, ternyata masih banyak ibu-ibu dan anak balita yang masih mengalami gizi buruk. Bahkan di salah satu desa, tidak pernah di kunjungi sama sekali oleh petugas dari dinas kesehatan, baik itu kunjungan untuk memberikan penyuluhan tentang kesehatan maupun pembagian tablet untuk ibu dan anak guna meningkatkan status gizi mereka. Sehingga warga di desa ini sangat miskin informasi tentang kesehatan,” bebernya.
Lebih lanjut dikatakannya, di sisi lain, keberadaan Puskesmas yang merupakan sarana penunjang kesehatan paling dekat dengan warga banyak yang tidak berfungsi, seperti pengakuan banyak warga. Salah satunya Puskesmas pembantu di desa Pasak, Parit Timur Kecamatan Ambawang kosong dan tidak berfungsi.
Pada tahun 2005 Anggota DPRD Kabupaten Pontianak pernah melakukan kunjungan ke puskesmas tersebut. Pascakunjungan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pontianak langsung mendatangkan tenaga medis agar puskesmas tersebut berfungsi untuk melayani masyarakat sekitar. “Namun aktivitas Puskesmas tersebut hanya berjalan sekitar tiga bulan, setelah itu sampai tahun 2007, Puskesmas tersebut kembali kosong, tidak ada lagi tenaga medis yang bekerja. Halaman puskesmas tersebut kini dipenuhi ilalang setinggi dada manusia dewasa,” paparnya.
Dari kasus di atas jelas Hasan, bisa dikatakan Dinas Kesehatan hanya bisa menghabiskan anggaran untuk membangun Puskesmas, tanpa perduli Puskesmas tersebut berfungsi atau tidak. “Dari potret jumlah anggaran untuk meningkatkan kesehatan dengan realitas yang terjadi di lapangan, bisa dikatakan komitmen pemerintah untuk menjadikan Kabupaten Pontianak Sehat 2008 bisa jadi hanya slogan semata,” pungkasnya. (heri mustari/habis)
Comments